Pemerintah Gelontorkan Rp5,34 T untuk Peremajaan Sawit Rakyat (PSR)

Pemerintah menyatakan telah menggelontorkan Rp5,34 triliun untuk program peremajaan sawit rakyat (PSR), per 28 Mei 2021.

Direktur Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan Kementerian Pertanian Dedi Junaedi menyebut itu untuk peremajaan 230 ribu hektare lahan sawit rakyat. Laporan mengutip data Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Sebagai informasi, BPDPKS merupakan unit organisasi non-eselon di bidang pengelolaan dana perkebunan kelapa sawit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan RI.

Adapun program PSR yang diluncurkan pada 2018 silam bertujuan meremajakan kebun sawit yang sudah tua untuk meningkatkan produktivitasnya.

“Program Peremajaan Sawit Rakyat yang sudah berjalan dari 2017-2021, ini data yang kami catat mengacu pada data BPDPKS 28 Mei, sudah ditransfer dana sekitar Rp5,34 triliun,” katanya pada webinar Indef, Senin (7/6).

Selain meremajakan lahan sawit, ia mengatakan program juga bertujuan untuk mendorong sertifikasi standar nasional atau yang dikenal dengan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).

Sejauh ini ia mencatat ada 755 sertifikat ISPO yang sudah diterbitkan. Dari total tersebut, 735 di antaranya merupakan sertifikat untuk perusahaan swasta dan BUMN. Sementara itu 20 sertifikat ISPO sisanya dikantongi oleh pekebun rakyat.

Seperti tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 44 tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia, usaha perkebunan kelapa sawit diwajibkan mengantongi ISPO.

Dalam beleid disebutkan bahwa perusahaan diharuskan memiliki sertifikasi ISPO sejak aturan diundangkan. Sedangkan untuk pekebun rakyat diberi waktu selama 5 tahun untuk mengurus ISPO.

Dalam mempercepat ISPO, Dedi mengakui proses tidak selalu mulus. Bahkan hingga saat ini masih ada 3,4 juta ha kebun kelapa sawit yang tumpang tindih dengan kawasan hutan.

Sumber: www.cnnindonesia.com